Dampak Rokok terhadap Keuangan: Cukai, Kemiskinan, Beban Keluarga, dan Biaya Kesehatan

Harga sebungkus rokok hanya menunjukkan biaya yang dibayar di kasir. Biaya sebenarnya jauh lebih panjang. Ada uang yang keluar setiap hari, ada cukai yang masuk ke negara, ada kebutuhan keluarga yang harus berbagi dengan pengeluaran rokok, dan ada risiko biaya kesehatan yang baru muncul bertahun-tahun kemudian.

Masalahnya menjadi lebih serius ketika pengeluaran itu terjadi pada rumah tangga dengan penghasilan terbatas. Sepuluh ribu atau dua puluh ribu rupiah mungkin terlihat kecil dalam satu transaksi. Ketika pengeluaran yang sama berulang setiap hari, nilainya bisa mengambil bagian yang cukup besar dari anggaran bulanan.

Data Indonesia menunjukkan bahwa rokok bukan pengeluaran pinggiran. Badan Pusat Statistik (2026) mencatat rokok kretek filter sebagai komoditas dengan kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan Garis Kemiskinan pada Maret 2026, setelah beras.

Rokok karena itu layak dibahas bukan hanya sebagai persoalan kesehatan. Rokok juga berkaitan dengan keuangan rumah tangga, kemiskinan, penerimaan negara, produktivitas, biaya pengobatan, dan orang lain yang ikut terkena dampak asapnya.

Ringkasan Eksekutif

1. Rokok menjadi salah satu cara orang berpenghasilan rendah terus membayar pungutan kepada negara. Rokok legal dikenai cukai, sementara BPS mencatat rokok kretek filter sebagai komoditas terbesar kedua dalam pembentukan Garis Kemiskinan pada Maret 2026.
2. Rokok adalah candu yang mudah berubah menjadi “kebutuhan”. Nikotin bersifat sangat adiktif. Akibatnya, pengeluaran yang sebenarnya dapat dihindari menjadi salah satu pengeluaran yang paling sulit dihentikan.
3. Uang untuk rokok mengurangi ruang bagi kebutuhan keluarga. Penelitian rumah tangga Indonesia menunjukkan sekitar 10,7% pengeluaran bulanan rumah tangga yang membeli tembakau digunakan untuk produk tembakau.
4. Rokok menghabiskan uang hari ini sekaligus menambah risiko biaya kesehatan pada masa depan. Pada 2019, total biaya ekonomi penyakit terkait rokok di Indonesia diperkirakan mencapai Rp184,36–410,76 triliun.
5. Dampak rokok tidak berhenti pada perokok. Keluarga kehilangan sebagian anggarannya, perokok pasif ikut menerima risiko kesehatan, dan sebagian biaya pengobatan masuk ke sistem kesehatan yang ditanggung bersama.

1. Rokok Salah Satu Cara Orang "Miskin" Bayar Pajak

Setiap kali seseorang membeli rokok legal, sebagian uang yang dibayarkan masuk ke negara melalui cukai. Secara teknis pungutan tersebut memang bernama cukai. Namun dari sisi pengeluaran rumah tangga, hasil akhirnya sederhana: membeli rokok berarti membeli produknya sekaligus membayar pungutan kepada negara.

Hal ini menjadi lebih menarik ketika dikaitkan dengan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah. Badan Pusat Statistik (2026) mencatat Garis Kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan.

Dalam susunan komoditas yang membentuk Garis Kemiskinan tersebut, rokok kretek filter berada di posisi kedua setelah beras. Kontribusinya sekitar 10,83% di perkotaan dan 10,18% di perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2026).

Posisi rokok bahkan berada di atas telur ayam, daging ayam, mi instan, tahu, tempe, dan sejumlah bahan makanan lainnya. Ini memperlihatkan betapa besar ruang yang diambil rokok dalam pola pengeluaran masyarakat dengan kemampuan belanja terbatas.

Gambaran yang lebih langsung terlihat dalam penelitian rumah tangga Indonesia. Swarnata et al. (2024) menganalisis data Susenas 2017–2019 dan menemukan bahwa pada rumah tangga yang membeli tembakau, sekitar 10,66% dari total pengeluaran rumah tangga digunakan untuk produk tersebut.

Pada kelompok berpendapatan rendah porsinya sekitar 10,71%. Dengan kata lain, sekitar satu dari setiap sepuluh rupiah pengeluaran rumah tangga tersebut dapat habis untuk tembakau (Swarnata et al., 2024).

Bagi orang dengan penghasilan terbatas, rokok bukan hanya mengurangi uang belanja. Sebagian penghasilan juga terus mengalir menjadi penerimaan negara setiap kali rokok dibeli.

Di sinilah istilah orang “miskin” ikut membayar pajak melalui rokok menjadi relevan. Bukan karena ada pajak khusus bagi orang miskin, melainkan karena pembelian rokok membuat masyarakat dengan pendapatan terbatas terus menyetor sebagian uangnya kepada negara melalui cukai.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa bila dilihat dari pengeluaran konsumsi, beban cukai rokok cenderung lebih berat secara proporsional bagi kelompok berpendapatan rendah (Nasrudin et al., 2013).

Cukai pada dasarnya juga berfungsi untuk mengendalikan konsumsi barang yang penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif. Masalahnya, selama seseorang tetap merokok, ia bukan hanya terus mengonsumsi barang yang berisiko bagi kesehatan, tetapi juga terus mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk membayar cukai.

2. Rokok: Candu di Balik Selimut Kebutuhan

Jika penghasilan sedang turun, secara logika pengeluaran yang tidak penting seharusnya menjadi pengeluaran pertama yang dipotong. Rokok sering tidak mengikuti logika sesederhana itu.

Penyebab utamanya adalah nikotin. Benowitz (2010) menjelaskan bahwa nikotin bekerja pada sistem penghargaan di otak dan menjadi dasar munculnya ketergantungan. Kebiasaan merokok kemudian diperkuat oleh rutinitas, lingkungan sosial, serta berbagai pemicu yang berulang.

World Health Organization (2026) juga menyebut nikotin sebagai zat yang sangat adiktif.

Makan adalah kebutuhan. Tempat tinggal adalah kebutuhan. Pendidikan dan pengobatan adalah kebutuhan. Rokok bukan kebutuhan dasar. Namun ketika ketergantungan sudah terbentuk, rokok dapat terasa seperti sesuatu yang harus tetap tersedia.

Akibatnya, ketika penghasilan menurun atau kebutuhan keluarga meningkat, rokok belum tentu menjadi pengeluaran pertama yang dipotong. Belanja makanan bisa ditekan, pembelian pakaian bisa ditunda, tabungan bisa berhenti, tetapi rokok tetap dibeli.

Masalah keuangan muncul ketika barang yang sebenarnya dapat dihapus dari anggaran justru berubah menjadi salah satu pengeluaran yang paling sulit dihentikan.

Skala masalahnya juga sangat besar. Berdasarkan Global Adult Tobacco Survey 2021, sekitar 34,5% orang dewasa Indonesia atau sekitar 70,2 juta orang menggunakan tembakau (World Health Organization, 2024).

Ketergantungan inilah yang membuat persoalan rokok tidak cukup dijawab dengan nasihat “tinggal berhenti membeli”. Ada mekanisme biologis dan kebiasaan yang membuat keputusan untuk mengeluarkan uang tersebut terus berulang.

3. Rokok: Uang Keluar Hari Ini, Beban Kesehatan Datang Kemudian

Pengeluaran rokok memiliki pola yang buruk bagi keuangan. Uang keluar sekarang, produknya habis setelah digunakan, tidak ada aset yang terbentuk, sementara risiko biaya kesehatan justru bertambah.

World Health Organization (2026) menyebut penggunaan tembakau sebagai faktor risiko berbagai penyakit serius, termasuk penyakit jantung, stroke, penyakit pernapasan, dan berbagai jenis kanker.

Artinya, harga sebungkus rokok hanya mencatat biaya yang paling terlihat. Di belakangnya masih ada kemungkinan biaya pengobatan, kehilangan hari kerja, berkurangnya produktivitas, hingga hilangnya penghasilan akibat sakit.

Rp30.000 sehari bisa menjadi lebih dari Rp10 juta setahun

Ambil contoh sederhana seseorang mengeluarkan Rp30.000 per hari untuk rokok.

Periode	Total Pengeluaran Rokok
1 hari	Rp30.000
30 hari	Rp900.000
1 tahun	Rp10.950.000
5 tahun	Rp54.750.000
10 tahun	Rp109.500.000

Dalam sepuluh tahun, jumlah nominalnya sudah mencapai Rp109,5 juta. Angka tersebut belum memperhitungkan kenaikan harga rokok dan belum menghitung hasil yang mungkin diperoleh apabila uang itu dialihkan menjadi tabungan atau investasi.

Biaya yang jauh lebih besar terlihat ketika penyakit terkait rokok dihitung pada tingkat nasional. Meilissa et al. (2022) memperkirakan total biaya ekonomi penyakit terkait rokok di Indonesia pada 2019 mencapai Rp184,36–410,76 triliun, atau sekitar 1,16%–2,59% PDB.

Biaya tersebut mencakup biaya kesehatan langsung serta kerugian ekonomi akibat berkurangnya produktivitas karena sakit dan kematian prematur (Meilissa et al., 2022).

Biaya kesehatan langsungnya saja diperkirakan sekitar Rp17,9–27,7 triliun (Meilissa et al., 2022).

Harga rokok dibayar hari ini. Sebagian biaya terbesarnya baru muncul bertahun-tahun kemudian, ketika penyakit mulai mengganggu kesehatan, pekerjaan, dan penghasilan.

Dari sisi keuangan pribadi, pola ini merugikan dua kali. Uang habis untuk konsumsi sekarang, sementara kemungkinan pengeluaran besar pada masa depan ikut meningkat.

4. Membayar Rokok, Keluarga dan Orang Lain Ikut Menanggung

Rokok sering dianggap sebagai pengeluaran pribadi. Dalam keluarga dengan pendapatan terbatas, hampir tidak ada pengeluaran rutin dalam jumlah besar yang benar-benar hanya berdampak pada satu orang.

Jumlah penghasilan rumah tangga terbatas. Ketika sebagian uang digunakan untuk membeli rokok, uang yang tersisa untuk makanan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, transportasi, dan tabungan otomatis berkurang.

Swarnata et al. (2024) menemukan adanya efek crowding-out pada rumah tangga Indonesia. Pengeluaran tembakau mengurangi bagian anggaran yang tersedia untuk berbagai kelompok makanan, pakaian, perumahan, utilitas, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

Logikanya sebenarnya sangat sederhana. Uang hanya bisa dibelanjakan satu kali. Rp500.000 yang sudah habis untuk membeli rokok tidak lagi tersedia untuk membeli lauk, membayar uang sekolah, memperbaiki rumah, atau menambah dana darurat.

Dampaknya dapat sampai ke makanan dan gizi anak

Semba et al. (2007) meneliti 175.583 rumah tangga miskin perkotaan di Indonesia. Pada keluarga dengan ayah perokok, tembakau mengambil sekitar 22% pengeluaran per kapita mingguan, sementara pengeluaran makanan lebih rendah dibanding keluarga dengan ayah yang tidak merokok.

Penelitian yang sama juga menemukan hubungan antara kebiasaan merokok ayah dan risiko masalah gizi anak yang lebih tinggi, termasuk stunting (Semba et al., 2007).

Temuan serupa muncul pada masyarakat berpendapatan rendah di perdesaan. Block dan Webb (2009) menemukan bahwa pengeluaran untuk tembakau menggeser pengeluaran makanan dan berkaitan dengan penurunan kualitas serta jumlah makanan yang dikonsumsi anak.

Jadi ketika ekonomi keluarga sedang sempit, uang rokok tidak berhenti menjadi persoalan orang yang merokok. Seluruh anggota keluarga ikut menghadapi konsekuensinya karena mereka berbagi sumber pendapatan yang sama.

Orang yang tidak merokok juga bisa terkena dampaknya

Kerugian rokok bahkan melampaui batas keluarga. Asapnya dapat mengenai orang yang tidak pernah membeli ataupun mengisap rokok.

Global Adult Tobacco Survey 2021 menunjukkan sekitar 59,3% orang dewasa Indonesia terpapar asap rokok di rumah. Paparan juga terjadi pada 74,2% orang di restoran dan 44,8% pekerja di ruang kerja tertutup (World Health Organization, 2021).

World Health Organization (2026) menyatakan tidak ada tingkat paparan asap rokok orang lain yang aman. Paparan tersebut meningkatkan risiko berbagai penyakit serius, termasuk penyakit jantung dan penyakit pernapasan.

Menggunakan data Global Burden of Disease 2019, Leung et al. (2024) memperkirakan sekitar 52.600 kematian di Indonesia pada 2019 berkaitan dengan paparan asap rokok orang lain.

Rokok dibeli oleh satu orang, tetapi dampak keuangannya bisa dirasakan satu keluarga. Asapnya bahkan membuat orang yang tidak membeli rokok ikut menerima risiko kesehatan.

Di sinilah rokok menjadi persoalan yang lebih luas daripada pilihan pribadi. Ada orang lain yang dapat menerima dampak kesehatan tanpa pernah menikmati produknya atau memutuskan untuk mengonsumsinya.

5. Pendapatan Cukai Rokok Tidak Sebanding dengan Besarnya Beban Ekonomi

Salah satu alasan rokok sering dianggap penting bagi negara adalah besarnya penerimaan cukai. Nilainya memang sangat besar.

Pada 2019, penerimaan Cukai Hasil Tembakau mencapai sekitar Rp164,87 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Namun pada tahun yang sama, Meilissa et al. (2022) memperkirakan total biaya ekonomi penyakit terkait rokok mencapai Rp184,36–410,76 triliun.

Indikator Tahun 2019	Nilai
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	Rp164,87 triliun
Total biaya ekonomi penyakit terkait rokok	Rp184,36–410,76 triliun
Biaya kesehatan langsung terkait rokok	Rp17,9–27,7 triliun
Biaya terkait rokok yang ditanggung BPJS Kesehatan	Rp10,4–15,6 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020) dan Meilissa et al. (2022).

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan cukai yang besar juga datang bersama beban ekonomi yang sangat besar. Bahkan estimasi terendah biaya ekonomi penyakit terkait rokok pada 2019 sudah lebih tinggi daripada penerimaan Cukai Hasil Tembakau pada tahun yang sama.

Biaya itu tidak hanya berupa tagihan rumah sakit. Ada pekerja yang kehilangan hari kerja, keluarga yang kehilangan pendapatan, produktivitas yang menurun, serta kematian pada usia produktif.

BPJS ikut menanggung biaya penyakit terkait rokok

Meilissa et al. (2022) memperkirakan BPJS Kesehatan menanggung sekitar Rp10,4–15,6 triliun biaya kesehatan terkait penyakit akibat rokok pada 2019.

Nilai tersebut diperkirakan setara dengan sekitar 61,2%–91,8% defisit BPJS Kesehatan pada 2019 (Meilissa et al., 2022).

Angka ini menunjukkan bagaimana penyakit terkait rokok pada akhirnya masuk ke sistem kesehatan yang pembiayaannya ditanggung bersama. Ketika pengobatan dibayar melalui BPJS Kesehatan, biaya penyakit tersebut bukan lagi hanya menjadi urusan keuangan orang yang merokok.

Pada saat yang sama, tingginya paparan asap rokok juga membuat orang yang tidak pernah membeli rokok dapat ikut mengalami dampak kesehatan. Biaya rokok pada akhirnya tersebar kepada keluarga, sistem jaminan kesehatan, dunia kerja, dan masyarakat.

Cukai memang menghasilkan penerimaan negara. Namun rokok juga menghasilkan biaya pengobatan, kehilangan produktivitas, kehilangan pendapatan, dan beban kesehatan yang tidak selalu dibayar oleh perokok seorang diri.

Masalah Rokok Tidak Berhenti pada Harga Sebungkus

Jika seluruh temuan tersebut digabungkan, biaya rokok jauh lebih besar daripada harga yang dibayar di warung.

Rokok:

• mengurangi uang tunai setiap hari;
• membuat konsumen terus membayar cukai;
• sulit dihentikan karena nikotin menimbulkan ketergantungan;
• mengurangi ruang untuk makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga;
• tidak menghasilkan aset atau kekayaan;
• meningkatkan risiko biaya kesehatan pada masa depan;
• dapat mengurangi produktivitas ketika penyakit muncul; dan
• dapat memberi risiko kesehatan kepada orang yang tidak ikut merokok.

Karena itu, menghitung biaya rokok hanya dengan rumus “harga sebungkus dikali jumlah hari” akan menghasilkan angka yang terlalu kecil.

Ada biaya lain yang tidak terlihat ketika transaksi terjadi: makanan yang tidak jadi dibeli, dana darurat yang tidak terkumpul, utang yang lebih lama dilunasi, tabungan yang tidak terbentuk, produktivitas yang hilang, dan biaya kesehatan yang mungkin muncul kemudian.

Jika Berhenti Merokok, Ke Mana Uangnya?

Berhenti membeli rokok tidak otomatis membuat seseorang kaya. Tetapi berhenti merokok membuka ruang yang sebelumnya terus dipakai untuk satu jenis konsumsi.

Jika seseorang sebelumnya menghabiskan Rp30.000 per hari atau sekitar Rp900.000 per bulan untuk rokok, uang tersebut dapat dialihkan ke kebutuhan yang manfaatnya lebih panjang.

Misalnya:

• membangun dana darurat;
• melunasi utang berbunga tinggi;
• menambah belanja makanan bergizi;
• membayar kebutuhan pendidikan anak;
• membayar perlindungan kesehatan yang dibutuhkan;
• menabung untuk tujuan keluarga; atau
• mulai berinvestasi untuk tujuan jangka panjang.

Agar hasilnya benar-benar terasa, uang yang sebelumnya digunakan untuk rokok perlu langsung diberi tujuan baru. Jika tidak, penghematan tersebut mudah berpindah ke pengeluaran kecil lainnya.

Kesimpulan

Rokok sering dianggap sebagai pilihan konsumsi pribadi. Data menunjukkan dampaknya jauh lebih luas.

Bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas, rokok mengambil porsi nyata dari pengeluaran. Pada saat yang sama, setiap pembelian rokok legal juga membuat sebagian uang konsumen masuk kepada negara melalui cukai.

BPS masih menempatkan rokok kretek filter sebagai komoditas dengan kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan Garis Kemiskinan setelah beras (Badan Pusat Statistik, 2026).

Masalah tersebut diperberat oleh sifat adiktif nikotin. Pengeluaran yang seharusnya dapat dihentikan akhirnya menjadi pengeluaran rutin yang terus bersaing dengan makanan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, tabungan, dan kebutuhan keluarga lainnya.

Dampaknya tidak berhenti ketika rokok selesai dibakar. Pada 2019, biaya ekonomi penyakit terkait rokok di Indonesia diperkirakan mencapai Rp184,36–410,76 triliun (Meilissa et al., 2022).

Pada tahun yang sama, penerimaan Cukai Hasil Tembakau berada di sekitar Rp164,87 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Sebagian biaya penyakit kemudian masuk ke BPJS, sebagian ditanggung keluarga, dan sebagian muncul sebagai kehilangan produktivitas serta penghasilan. Perokok pasif bahkan dapat menerima risiko kesehatan tanpa pernah mengeluarkan uang untuk membeli rokok.

Harga rokok dibayar hari ini. Sebagian biaya terbesarnya datang kemudian. Ketika biaya itu muncul, yang menanggungnya bukan selalu perokok seorang diri.

Itulah mengapa rokok bukan hanya persoalan kesehatan dan bukan sekadar pengeluaran kecil harian. Rokok adalah keputusan keuangan yang terus berulang, sementara dampaknya dapat menjalar dari individu, ke keluarga, lalu ke sistem kesehatan dan masyarakat.

---

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Agustus). Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. https://www.bps.go.id/

Benowitz, N. L. (2010). Nicotine addiction. New England Journal of Medicine, 362(24), 2295–2303. https://doi.org/10.1056/NEJMra0809890

Block, S., & Webb, P. (2009). Up in smoke: Tobacco use, expenditure on food, and child malnutrition in developing countries. Economic Development and Cultural Change, 58(1), 1–23. https://doi.org/10.1086/605207

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). APBN Kita: Kinerja dan fakta, Edisi Januari 2020—Kaleidoskop 2019. Dokumen resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Leung, J., Lim, C., Sun, T., Vu, G., McClure-Thomas, C., Bao, Y., Tran, L., Santo, T., Fausiah, F., Farassania, G., Chan, G. C. K., & Sebayang, S. K. (2024). Preventable deaths attributable to second-hand smoke in Southeast Asia: Analysis of the Global Burden of Disease Study 2019. International Journal of Public Health, 69, 1606446. https://doi.org/10.3389/ijph.2024.1606446

Meilissa, Y., Nugroho, D., Luntungan, N. N. H. W., & Dartanto, T. (2022). The 2019 economic cost of smoking-attributable diseases in Indonesia. Tobacco Control, 31(Suppl. 2), s133–s139. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2021-056890

Nasrudin, R., Trialdi, L., Hartono, D., & Ahsan, A. (2013). Tobacco economic of Indonesia: Poor households' spending pattern, tax regressivity and economic wide impact of cigarette excise tax simplification. Faculty of Economics and Business, University of Indonesia. https://ideas.repec.org/p/lpe/wpecbs/201302.html

Semba, R. D., Kalm, L. M., de Pee, S., Ricks, M. O., Sari, M., & Bloem, M. W. (2007). Paternal smoking is associated with increased risk of child malnutrition among poor urban families in Indonesia. Public Health Nutrition, 10(1), 7–15. https://doi.org/10.1017/S136898000722292X

Swarnata, A., Kamilah, F. Z., Wisana, I. D. G. K., Meilissa, Y., & Kusnadi, G. (2024). Crowding-out effect of tobacco consumption in Indonesia. Tobacco Control, 33(Suppl. 2), S81–S87. https://doi.org/10.1136/tc-2022-057843

World Health Organization. (2021). Global Adult Tobacco Survey: Indonesia 2021 Fact Sheet. WHO Global Adult Tobacco Survey

World Health Organization. (2024, August 22). Kementerian Kesehatan dan WHO menerbitkan laporan Global Adult Tobacco Survey Indonesia 2021. WHO Indonesia

World Health Organization. (2026). Tobacco and nicotine. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco